Intelektual Muda

JAKARTA : Konflik dengan Malaysia baru-baru ini merupakan dampak belum tuntasnya penetapan batas wilayah laut Indonesia. Untuk itu, Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) tengah mempersiapkan Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Dengan permasalahan yang terjadi, intinya satu, kita tidak punya kebijakan laut. Kalau punya, tidak akan seperti ini," ujar Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.


Ia menuturkan, sebetulnya kebijakan ini telah lama diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, baru sekarang dimatangkan lantaran banyaknya permasalahan yang terjadi di laut Indonesia. "Kita punya wilayah rawan yang bisa diklaim negara lain. Makanya, kita harus punya kebijakan yang mengatur kelautan Indonesia."

Fadel menambahkan, Indonesia dilintasi 60% lalu lintas perdagangan dunia. Oleh karena itu harus ada peraturan yang tegas soal kelautan Indonesia.

Senada dengannya, Sekretaris Dekin Rizald Max Rompas menyatakan kualitas peraturan kelautan Indonesia harus diperkuat. "Presiden ingin memperdalam kebijakannya seperti apa perbatasan antar negara lain dan ocean's economic. Ini menjadi milik masyarakat," kata dia.

Hasil dari seminar ini, menurut Fadel, akan diserahkan kepada presiden. "Kemungkinan akan dibuatkan Keputusan Presiden karena kan ada RUU Kelautan yang menjadi Program Legislasi Nasional. KKI ini hanya memperdalam dan mempertegas," tandasnya. (MI)