Intelektual Muda

Presiden SBY dalam keterangan persnya di Bandara Halim Perdanakusumah, Senin (17/5), sebelum bertolak ke Singapura dan Malaysia menegaskan tujuan dari para teroris adalah mendirikan Negara Islam. Padahal, menurut SBY, pendirian Negara Islam sudah rampung dalam sejarah Indonesia. Aksi teroris juga bergeser dari target asing ke pemerintah. Ciri lain, menurut Presiden, para teroris menolak kehidupan berdemokrasi yang ada di negeri ini. Padahal demokrasi adalah sebuah pilihan atau hasil dari sebuah reformasi. Karena itu, menurut Presiden, keinginan mendirikan Negara Islam dan sikap anti demokrasi tidak bisa diterima rakyat Indonesia .

Ada beberapa catatan penting kita dari pernyatan SBY ini. Masalah pendirian Negara Islam. Negara Islam adalah negara yang menjadikan Islam sebagai asasnya dan syariah Islam sebagai aturan segala aspek kehidupan. Hal ini bukanlah persoalan sejarah, atau masalah diterima oleh mayoritas rakyat banyak atau tidak. Ini adalah masalah kewajiban dalam agama. Sudah seharusnya siapapun yang menjadi Muslim terikat pada syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupannya; termasuk bernegara, politik, ekonomi dan pendidikan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi keimanan dan kecintaan seorang Muslim kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang seharusnya dijadikan teladan. Semuanya itu diwujudkan dengan terikat pada hukum-hukum Allah SWT yang bersumber dari Al Quran dan as-Sunnah.

Kita tentu masih ingat ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan sambutan pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) V, Jumat (7/5) di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden sendiri mengatakan Islam hadir sebagai jalan kehidupan manusia dan rahmat bagi seluruh alam. Tuntunan al-Quran dan as-Sunnah adalah pedoman hidup dan jalan yang lurus untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah pun telah mencontohkan tatanan peradaban yang dibangun atas dasar iman dan takwa. “Kita memiliki tugas sejarah untuk membangun dan mengembalikan kejayaan Islam!” tegas Presiden saat itu.

Kita juga ingat, ketika SBY memberikan kata sambutannya dalam Forum Ekonomi Islam Sedunia di Jakarta (2 /3/2009). Saat itu SBY juga mengajak negara-negara Islam mengatasi krisis dengan bersatu; negara-negara Islam akan bisa mengenang kembali kejayaan Abad 13. Berbicara kejayaan Islam Abad 13, tentu tidak bisa dipisahkan bahwa saat itu Negara Islam yang dikenal dengan Khilafah Islam tegak dan menjalankan syariah Islam. 

Di sinilah urgensi Negara Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara keseluruhan. Sebab, mustahil menerapkan syariah Islam secara keseluruhan kalau negaranya tidak berdasarkan Islam.

Tentu, meskipun mendirikan Negara Islam adalah kewajiban agama (syariah), kita sepakat secara realita sosiologis, apakah Negara Islam tegak atau tidak, sangat bergantung pada masyarakat; bergantung pada dukungan dan kesadaran masyarakat. Sistem apapun akan berjalan tegak dan baik kalau di dukung oleh kesadaran masyarakat. Sistem demokrasi yang saat ini masih dijadikan panutan bisa berjalan karena masyarakat masih mendukungnya. Artinya, kita tentu tidak bisa menolak takdir perubahan kalau ternyata rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini kemudian mendukung penegakan Negara Islam. 

Namun, kita setuju bahwa upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menegakkan Negara Islam dilakukan bukan dengan jalan teror. Jalan ini bukanlah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah saw. Jalan ini bahkan bisa kontraproduktif. Bagaimana mungkin rakyat akan mendukung syariah Islam kalau mereka ditakut-takuti dengan bom atau pembunuhan? 

Hizbut Tahrir termasuk yang menginginkan Negara Islam global berupa Khilafah Islam. Namun, dengan sangat tegas Hizbut Tahrir menentukan garis perjuangannya yang tidak menggunakan jalan kekerasan atau mengangkat senjata (non violence).

Takdir perubahan ini tidak bisa dicegah, apalagi kalau perubahan ini mengantarkan pada kebaikan. Sangat bodoh siapapun yang tidak mau berubah dan gigih mempertahankan status-quo yang buruk. Padahal ada sistem yang lebih baik di depan matanya. Justru kita mempertanyakan sikap-sikap mempertahankan sistem demokrasi dan Kapitalisme yang jelas-jelas di depan mata tampak kebobrokannya. Berbagai persoalan yang diderita rakyat sekarang ini seperti kemiskinan, pengangguran yang tinggi, kebodohan, kriminalitas, adalah buah dari sistem Kapitalisme yang di antara pilar pentingnya adalah sistem demokrasi. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, sistem demokrasi justru telah menjadi alat penjajahan baru yang melahirkan berbagai UU dan kebijakan yang mengokohkan penjajahan asing. Demokrasi ternyata juga melahirkan corporation state yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal dan elit politisi bermoral bejat yang menumbuhsuburkan praktik suap-menyuap dan tipu-menipu.

Di sisi lain, bohong sekaligus bodoh mengaitkan kewajiban penegakan Negara Islam dengan tindakan terorisme. Kita melihat ada agenda busuk di balik pengaitan ini, yakni agar masyarakat kemudian takut, tertipu dan akhirnya tidak setuju dengan penegakan Negara Islam. Upaya ini memang secara sistematis dilakukan oleh kekuatan-kekuatan imperialisme yang khawatir akan kebangkitan Islam. 

Memang, tegaknya Negara Islam, apalagi dalam wujud Negara Islam global (Khilafah Islam) sangat ditakuti oleh Barat. Mereka tahu persis, tegaknya Khilafah akan menghentikan agenda penjajahan mereka di Dunia Islam. Pada 14/5/2010, salah seorang kepala staf Angkatan Darat Inggris yang baru saja pensiun, Jenderal Richard Dannat, dalam BBC’s Today Program, dengan sangat gamblang menyatakan bahwa perang di Afganistan adalah perang melawan Islam. Ketika ditanya tentang alasan pendudukan Afganistan, dengan tegas dinyatakan, yaitu untuk mencegah agenda Islamis yang ingin menegakkan Khilafah Islam abad ke 14 dan 15, yang sekarang bergerak tumbuh dari Asia Selatan, Timur Tengah hingga Afrika Utara.

Karena itu, tentu sangat kita sayangkan kalau SBY terjebak dalam propaganda Barat ini yang mengaitkan terorisme dengan upaya penegakan syariah Islam atau Negara Islam. [Farid Wadjdi] 

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id