Intelektual Muda

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

MAHKAMAH AGUNG

uu

1985

14

30 December 1985

30 December 1985

lembaran-negara

73

1985

tambahan-lembaran-negara

3316

mahkamah agung

4

111kB

51kB

147kB

77kB

ADVOKAT

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA.....

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Prof. Dr. Ir. Beddu Amang, MA

Kepala BPD Bali, et.al. vs. I Nyoman Suarka

NV. Sumatra Tobacco Trading Company vs. Direktorat Merek

NV. Sumatra Tobacco Trading Company vs. Davidoff & CIE S.A.

PT. Mustika Citrarasa vs. Drs. F.X.Y. Kiatanto S & Direktorat Jenderal Haki

Reid & Taylor (Internasional) Limited vs. Tn. Gobind Pursoomal & Direktorat Merek

No-Title

Sunandy Linanda vs. American Tool Companies A/S

PT. Topindo Atlas Asia vs. PT. Lumasindo Perkasa & Direktorat Merek

Canon Kabushiki Kaisha vs. Sapto Handoyo & Direktorat Merek

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI SAMBAS, PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG, DAN PENGADILAN NEGERI BUOL

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN

TUNJANGAN PANITERA

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI BALIGE, PENGADILAN NEGERI MASAMBA, PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI, PENGADILAN NEGERI RANAI, PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH, PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM, PENGADILAN NEGERI KASONGAN, PENGADILAN NEGERI PARIGI, PENGADILAN NEGERI ....

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

UANG KEHORMATAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PERIKANAN DI PENGADILAN NEGERI

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 71/KMA/SK/V/2008 TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO

PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Tahun 2004

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

JABATAN NOTARIS

Catatan: Pasal 54

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

PERADILAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965

PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG

No-Title

No-Title

 

Sumber : www.hukumonline.com