Intelektual Muda

JAKARTA |  Alokasi anggaran belanja pertahanan Indonesia dipastikan bakal digenjot naik secara signifikan, dari rata-rata sebelumnya yang tidak lebih dari 0,9 persen GDP (Gross Domestic Product) mencapai kisaran 1,5 persen GDP.

Peningkatan signifikan itu diproyeksikan, utamanya, untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan, terutama TNI, yang minimal namun esensial (Minimum Essential Force).


Keputusan menaikkan besaran alokasi anggaran pertahanan itu disepakati dalam rapat koordinasi terbatas bidang pertahanan, Selasa (4/5/2010), yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Kementerian Pertahanan. Turut hadir seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di lingkungan politik, pertahanan, dan keamanan, serta para menteri terkait bidang ekonomi.
Dalam pidato pembukanya, Presiden Yudhoyono mengakui kebijakan menaikkan secara signifikan alokasi anggaran belanja pertahanan belum bisa dilakukan pada masa pemerintahan periode lalu. Saat itu pemerintah masih fokus pada upaya pemulihan kondisi perekonomian pascakrisis dan sektor pembangunan lain, yang memerlukan prioritas tinggi.

“Dengan semakin meningkatnya besaran GDP dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita sekarang, maka sudah saatnya anggaran pertahanan juga kita tingkatkan secara signifikan. Kita sadari selama ini alokasi anggaran pertahanan kita kecil jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN lain jika dibandingkan dengan GDP masing-masing,” ujar Yudhoyono.

Lebih lanjut rapat juga membahas kebijakan umum pertahanan negara, yang jika disetujui dan ditandatangani akan menjadi dokumen strategis pengelolaan pertahanan negara sebagai rujukan dan patokan kebijakan pembangunan kekuatan serta kaderisasi postur pertahanan Indonesia, termasuk di dalamnya postur dan kekuatan TNI.