Kritik Total Atas Kebobrokan APBN Kapitalisme
Rabu, 27 Juni 2012|
danta
Sebuah pertanyaan sederhana, mau kah kita mengakui, bahwa kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa? Sederhana, namun mendasar. Karena sungguh tulisan ini, hanya ditujukan untuk orang-orang yang terbuka akal hatinya dalam menerima kebenaran.
Sebuah ironi telah nyata telah terjadi di Indonesia. Sebuah negeri kaya akan sumber daya alam, namun penduduknya mengalami penderitaan dan kemiskinan, yang salah satunya diakibatkan oleh penyusunan APBN yang bobrok. Secara keseluruhan, dari data Departemen Keuangan (Depkeu), penerimaan APBN 2012 sebesar Rp 1300 triliun. Sumber terbesar penerimaan dari pajak yakni 79 persen, sisanya sumber daya alam 14 persen, sisanya lain-lain. Jumlah penerimaan APBN dari pajak ini menunjukkan tren meningkat dengan laju rata-rata 21,66 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran APBN 2012 sebesar Rp 1418 triliun. Paling besar digunakan untuk belanja pegawai, kedua membayar cicilan utang sebesar 12 persen, untuk belanja modal 18 persen.
Dapat dibayangkan, dengan pos pengeluaran yang demikian, maka pemasukan paling besar di negeri yang kaya sumber daya alamnya ini, adalah pajak. Dan secara berkebalikan, dari belanja modal yang langsung bisa dinikmati rakyat itu secara riil hanya 10 hingga 12 persen. Dengan proporsi pajak yang cukup besar pada penerimaan APBN akan berdampak pada penghasilan riil masyarakat berkurang, beban masyaraat semakin berat, potensi pendapatan sumber daya alam yang besar terabaikan. Produksi barang dan jasa pun kena PPn 10 persen sehingga harga jual juga meningkat. Karena penerimaan APBN selalu lebih rendah dari penggunaan mau tidak mau Pemerintah Indonesia harus utang dengan cicilan utang Rp 24 triliun per tahun.
Inilah permasalahan yang lahir dari rahim kapitalisme. Permasalahan sistemik semacam inilah yang hanya bisa diselesaikan dengan ideologi Islam. Ekonomi Islam selalu bertumpu pada sektor riil barang dan jasa, memperhatikan kebutuhan masing-masing individu, serta pandangan bahwa pemerataan kekayaan merupakan tanggung jawab negara.
Sektor riil adalah kekuatan penggerak ekonomi yang sesungguhnya. Berbeda dengan ekonomi kapitalisme, dimana judi dan riba dijadikan sebagai pondasi pokok dalam ekonomi makro, dengan bahasa yang sedikit digubah: finansial makro ekonomi. Demikian pula ketika kapitalisme memandang pada pertumbuhan akumulatif yang rentan terhadap kesenjangan ekonomi, maka Islam memandang distribusi kekayaan adalah permalasahan sentral ekonomi. Dan distribusi atau pemerataan kekayaan adalah aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh otoritas tertinggi, yang tidak lain adalah sebuah negara.
Selama berpijak pada neoliberalisme yang berorientasi pasar dan bukan pro rakyat jejak utang akan terus meningkat. Indonesia akan terus dijejali agenda IMF, terbelit dengan buaian penanaman modal asing, privatisasi dan ketergantungan ekonomi.
Maka fakta di atas bukan lagi menunjukkan bahwa sikap kita bukanlah atas paham atau tidaknya kita akan kebenaran yang telanjang ini. Tapi berbalik ke pertanyaan awal; mau paham, atau tidak mau? Kesadaran kita akan ketergerusan dunia kaum muslimin semestinya mendorong kita untuk melakukan sebuah tindak nyata. Dan bahwasanya, pergerakan untuk menyatukan kaum muslimin di bawah tegaknya ideologi Islam, adalah tindakan paling nyata dan solutif bagi setiap permasalahan yang ada.
Catantan Opini Kampus Ideologis
Posted in
Catatan Facebook
0 komentar for this post
Leave a reply