Program Pro-Rakyat Hanya Wastafel Pemerintah
Minggu, 08 April 2012|
dantaSepertinya, program pro-rakyat versi Pemerintah Aceh terkesan sarat kepentingan dari kalangan elit tertentu. Faktanya, Perusahaan Daerah-Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mustaqim Suka Makmur (PD-BPRS Mustaqim Suka Makmur), yang 100 persen sahamnya adalah milik Pemerintah Aceh, kini dibiarkan terlantar tanpa adanya penyertaan modal dalam beberapa tahun terakhir.
Pasalnya, dana yang dimiliki oleh lembaga perbankan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Aceh melalui kredit berbasis mikro UMKM kepada rakyat kecil, guna menggerakkan pertumbuhan perekonomiannya.
Namun kelihatannya, pembentukan lembaga perkreditan rakyat yang digagas Pemerintah Aceh, hanya sebatas untuk memperlihatkan kesungguhannya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Sama halnya seperti yang sampaikan oleh Dirut PD-BPRS Mustaqim Suka Makmur, Tarmizi, SE, kepada wartawan bahawa, dalam beberapa tahun ini penyertaan modal dari Pemerintah Aceh, gagal dialokasikan tanpa diketahui penyebabnya.
“Setelah gagal dialokasikan penyertaan modal beberapa tahun lalu, tahun 2012 ini kami juga tidak mendapat penambahan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Meskipun, kondisi kesehatan BPR Mustaqim Suka Makmur, kian membaik,” ungkapnya saat menggelar konferensi pers usai pelaksanaan RUPS, belum lama ini.
Namun demikian tidak membuat pihaknya jenuh untuk terus mengembangkan perusahaan daerah tersebut. Bahkan, pihaknya juga melakukan berbagai terobosan untuk menghimpun sumberdana dari pihak lainnya.
Dari penggelan kalimat diatas, bukankah sudah jelas bahwa program-program yang notabenenya pro-rakyat hanya dijadikan sebagai wastafel pemerintah untuk kebijakan-kebijakan lain yang menzalimi rakyat kecil. (&ta)
Posted in
Berita
0 komentar for this post
Leave a reply