Intelektual Muda

Golkar, PDIP, dan PKS Minta Denny Klarifikasi Isu Tersebut

JAKARTA - Informasi dari Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana tentang adanya lobi ke Presiden SBY untuk ''tukar guling'' kasus hukum dengan Pansus Century menjadi bola api. Parpol yang bersebarangan dengan sikap pemerintah bereaksi keras.
''Saya tidak tahu apa maksud Denny itu. Yang jelas, ini pasti memanaskan suasana,'' kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta kemarin (28/2). Menurut dia, Golkar tidak tertarik untuk melakukan langkah-langkah yang berbau barter politik dan barter kasus hukum.

''Politik transaksional semacam itu, kalau sampai diketahui publik, akan menjadi skandal memalukan,'' tegas wakil ketua DPR itu. Priyo menilai pernyataan Denny tersebut terkesan seperti mengadu domba antarparpol. Apalagi, kubu Demokrat saat ini melakukan lobi-lobi intensif ke semua parpol.

Seperti diberitakan koran ini, Denny menyebut ada parpol yang menegosiasi kasus Century. Nego itu meminta SBY menghentikan penyidikan kasus hukum tertentu dengan imbalan fraksi mereka berubah sikap di Pansus Century. Denny juga hadir saat nego tersebut, tapi presiden menyatakan ''no deal''.

Menurut Priyo, pernyataan Denny itu menimbulkan adu domba. ''Saya duga semua partai sekarang menjadi saling curiga,'' tuturnya.

Apakah tuduhan Denny mengarah ke persoalan pajak Aburizal Bakrie? ''Oh, kalau soal itu, Golkar klir. Biarkan diselesaikan di pengadilan. Ketua umum (Aburizal Bakrie, Red) sendiri yang mengarahkan itu,'' ujar Priyo.

Sekjen DPP PKS Anis Matta juga mengatakan, informasi tersebut merupakan psywar yang menimbulkan saling curiga antarparpol. Padahal, informasi itu tidak benar. ''PKS tidak pernah melakukan lobi seperti itu. Toh, juga tidak ada hubungannya dengan kasus Century,'' katanya. Dia menyesalkan kubu Demokrat dan SBY yang lagi-lagi memproduksi isu tidak produktif.

''Mulai isu reshuffle, keluar dari koalisi, sampai sekarang soal ini (barter kasus hukum, Red) tidak akan berhasil mengubah sikap partai,'' tegas Anis. Kalaupun ada kasus hukum, imbuh dia, biarkan saja berproses di pengadilan.

Bagaimana dengan dugaan pengajuan letter of credit (L/C) fiktif ke Bank Century yang melibatkan anggota FPKS Mukhamad Misbakhun? ''Dia klir. Malah hari ini (Senin, Red) dia melaporkan balik Andi Arief (staf khusus presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam, Red) ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik,'' katanya. Kabar itu kali pertama memang diungkap Andi Arief kepada wartawan.

FPDIP juga kecewa dengan pernyataan Denny Indrayana. Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengungkapkan, isu tersebut akan sangat mengganggu Presiden SBY yang punya komitmen tinggi dalam penegakan hukum. ''Sayang, semua dicederai pernyataan yang sifatnya mengadu domba presiden, pemerintah, dan parpol,'' ujar Tjahjo.

Menurut dia, kalau tidak diklarifikasi dengan jujur dan benar, siapa parpol yang dimaksud dalam lobi hukum tersebut, isu itu akan mengundang polemik politik dan hukum.

Tjahjo memastikan, PDIP tidak pernah melakukan atau terlibat dalam lobi yang menggadaikan penegakan hukum. Bagi PDIP, tegas dia, penegakan hukum harus terus dijunjung tinggi. ''Sudah seharusnya kita menghindari pembicaraan atau lobi-lobi yang terkait dengan bargaining hukum,'' kata ketua DPP PDIP itu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon turut membantah pernyataan Denny. ''Nggak ada urusannya dengan Gerindra. Kami tidak pernah melakukan lobi seperti itu, nggak ada itu,'' tegas Fadli. ''Mestinya, kalau memang ada, sebut saja siapa dan kasus apa,'' tambahnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, lobi yang dilakukan pada tingkat fraksi sejauh ini hanya menyangkut substansi kebijakan bailout. ''Kami tidak pernah menawarkan barter urusan (kasus hukum, Red) dan tidak pernah pula ditawari. Lobinya lurus-lurus saja,'' ujarnya.